DRAFT RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA   Leave a comment

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR ……… TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2011-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang :
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
c bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

  1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  3.  Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
  4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
  6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.
  8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.
  9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
  10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  16. Pola ruang adalah adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
  17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
  18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
  20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
  21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
  22. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
  23. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
  24. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  27. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
  28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
  29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah kawasan strategis kabupaten/kota se Sulawesi Tenggara.
  31. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
  32. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
  33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
  34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
  35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
  36. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kelurahan/desa.
  37. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
  38. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
  39. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  40. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  41. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  42. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  43. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
  44. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
  45. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
  46. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
  47. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  48. Sumberdaya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
  49. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
  50. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  51. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
  52. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
  53. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  54. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan serta kelautan dan perikanan terkait pariwisata guna mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah provinsi serta menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Pasal 3

Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan penataan ruang wilayah provinsi adalah :

a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;

b. meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;

c. menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;

d. menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan

e. pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Pasal 4

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas terdiri atas :
a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional;
b. mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal;
c. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan
d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertambangan terdiri atas :
a. menata dan menetapkan kawasan pertambangan;
b. mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;
e. mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;
f. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan
g. pengembangan sumberdaya manusia secara komprehensif untuk mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana).

Pasal 6

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas :
a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;

b. meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
c. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
d. melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang, dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan
e. mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:250.000, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 300dpi

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan
Pasal 8

(1) Pusat-pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
a. PKN di Kota Kendari sebagai Ibukota Provinsi;
b. PKNp di Kota Baubau;
c. PKW di Unaaha, Lasolo, Raha dan Kolaka;
d. PKWp di Pasarwajo, Wangi-Wangi dan Latao; dan
e. PKL di Lasusua, Andoolo, Torobulu, Kasipute, Buranga, Kulisusu, Lakudo, Asera dan Wanggudu.

(2) Rencana pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebagai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan perkeretaapian;
c. sistem jaringan transportasi laut; dan
d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :
1. jaringan jalan;
2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
b. jaringan penyeberangan.
(2) Rincian sistem jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran III – Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
a. jaringan jalan nasional yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
b. jaringan jalan provinsi.
(2) Jaringan jalan nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan jalan kewenangan pemerintah terdiri atas :
a. jaringan jalan arteri primer terdiri atas:

  1.   jalan lintas tengah Sulawesi meliputi Bts. Prov. Sulsel – Tolala – Lelewawo sepanjang 40,071 Km, Lelewawo – Batu Putih – Lapai sepanjang 50,969 Km, Lapai – Lasusua sepanjang 41,180 Km, Lasusua – Bts. Kab. Kolaka Utaradengan Kab. Kolaka sepanjang 54,541 Km, Bts. Kab. Kolaka Utara/Kab. Kolaka – Wolo sepanjang 24,070 Km, Wolo – Bts. Kab. Kolaka sepanjang 53,150 Km, Jln. Abadi (Kolaka) sepanjang 6,285 Km, Jln. HKSN (Kolaka) sepanjang 0,310 Km, Jln. TPI (Kolaka) sepanjang 0,653 Km dan Jln. Kartini (Kolaka) sepanjang 1,071 Km;
  2.  jalan lintas timur Sulawesi yaitu Kendari – Simpang Pohara meliputi Pohara – Bts. Kota Kendari sepanjang 8 Km, Jln. W.R. Supratman (Kendari) sepanjang 0,565 Km, Jln. Soekarno (Kendari) sepanjang 0,424 Km, Jln. M. Hatta (Kendari) sepanjang 0,809 Km, Jln. Diponegoro (Kendari) sepanjang 0,728 Km, Jln.Sultan Hasanuddin (Kendari) sepanjang 1,621 Km, Jln. Sutoyo (Kendari) sepanjang 1,110 Km, Jln. S. Parman (Kendari) sepanjang 1,076 Km, Jln. Sam Ratulangi (Kendari) sepanjang 1,421 Km, Jln. Suprapto (Kendari) sepanjang 5,555 Km dan Jln. Pattimura (Kendari) sepanjang 2,705 Km;
  3.  jalan pengumpan antar jalan lintas Sulawesi yaitu Kolaka – Unaaha – Simpang Pohara/jalan penghubung lintas meliputi Jln. Pramuka (Kolaka) sepanjang 1,610 Km, Jln. Pemuda (Kolaka) sepanjang 5,886 Km, Kolaka (Simpang Kampung Baru) – Rate-rate (Bts. Kab. Kolaka/Konawe) sepanjang 58,848 Km, Rate-rate (Bts. Kab. Kolaka) – Bts. Unaaha sepanjang 31,322 Km, Jln. Inowa (Unaaha) sepanjang 2,452 Km, Jln. Sapati (Unaaha) sepanjang 1,160 Km, Jln. Jend. Sudirman (Unaaha) sepanjang 1,831 Km, Jln. Diponegoro (Unaaha) sepanjang 2,210 Km, Jln. A. Yani (Unaaha) sepanjang 3,317 Km, Jln. Monginsidi (Unaaha) sepanjang 4,274 Km dan Wawotobi/Bts. Unaaha – Simpang Pohara sepanjang 37,317 Km;
  4.  jalan lintas pulau Buton yaitu Labuan – Maligano – Wakangka – Baubau meliputi Labuan – Maligano sepanjang 39,650 Km, Maligano – Pure sepanjang 25,410 Km, Pure – Labundao – Todanga/Bts. Kab. Muna – Wakangka – Mataompana sepanjang 40,137 Km, Mataompana – Sp.3 Bure Km 1,40/SP. 3 Jln. Hasanudin – Jln. Pahlawan (Baubau) sepanjang 48,028 Km, Jln. RA. Kartini (Baubau) sepanjang 0,707 Km, Jln. Murhum (Baubau) sepanjang 1,690 Km dan Jln. Gajahmada (Baubau) sepanjang 2,530 Km;
  5.  jalan pulau Buton meliputi Bts. Kota Baubau – Pasarwajo – Banabungi sepanjang 41,631 Km, Jln. KS. Tubun (Baubau) sepanjang 0,108 Km, Jln. Jend. Sudirman (Baubau) sepanjang 0,462 Km dan Jln. Sultan Hasanuddin (Baubau) sepanjang 0,925 Km; dan
  6. jalan lainnya meliputi Bts. Kota (Ranomeeto) – Bandar Udara Haluoleo sepanjang 11,110 Km, Jln. P. Tendean (Kendari) sepanjang 2,887 Km, Jln. D.I. Panjaitan (Kendari) sepanjang 3,593 Km, Jln. A. Yani (Kendari) sepanjang 4,700 Km, Jln. Drs. A. Silondae sepanjang 1,635 Km dan Awunio – Amolengu sepanjang 24,660 Km.

b. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi (K-1) terdiri atas :

  1. jalan lintas tengah Sulawesi Tenggara meliputi Simpang Kampung Baru – Pomalaa sepanjang 22,816 Km, Pomalaa – Wolulu sepanjang 32,878 Km, Wolulu – Batas Kab. Kolaka/ Kab. Bombana sepanjang 20,057 Km, Bts. Kab. Kolaka/Kab. Bombana – Boepinang sepanjang 29,552 Km, Boepinang – Bambaea sepanjang 36,291 Km, Bambaea – Simpang Kasipute sepanjang 49,221 Km, Bts. Kab. Konawe Selatan/Kab. Bombana – Tinanggea sepanjang 21,387 Km, Tinanggea – Simpang 3 Torobulu sepanjang 32,296 Km, Torobulu (Dermaga) – Ambesea sepanjang 15,317 Km, Ambesea – Lainea sepanjang 16,560 Km, Lainea – Awunio sepanjang 22,803 Km, Awunio – Lapuko sepanjang 19,026 Km, Lapuko – Tobimeita sepanjang 38,985 Km dan Tobimeita – Lapulu – Wua-wua (Kendari) sepanjang 11,274 Km;
  2. jalan lintas timur Sulawesi meliputi Bts. Prov. Sulteng (Buleleng) – Lamonae – Landawe sepanjang 55,769 Km, Landawe – Kota Maju – Asera sepanjang 31,033 Km, Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia sepanjang 12,210 Km, Andowia – Belalo/Lasolo sepanjang 23,484 Km, Belalo/Lasolo – Taipa sepanjang 25,704 Km, Taipa – Bts. Kab. Konawe Utara/Kab. Konawe sepanjang 26,334 Km dan Bts. Kab. Konawe Utara/Kab. Konawe – Pohara sepanjang 21,628 Km; dan
  3. jalan lainnya meliputi Jln. Bumi Praja/Boulevard (Kendari) sepanjang 5,100 Km, Jln. Haluoleo (Kendari) sepanjang 0,700 Km, Jln. Martandu (Kendari) sepanjang 1,700 Km, Jln. Pahlawan (Baubau) sepanjang 6,565 Km, Pasarwajo/Wakoko – Tanamaeta – Matanauwe sepanjang 19,936 Km dan Matanauwe – Lasalimu (Dermaga Ferry) sepanjang 38,222.

(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota (K-2) terdiri atas :

  1.  jalan Pulau Muna yaitu Tampo – Raha – Lakapera – Wara meliputi Tampo – Raha sepanjang 24,10 Km, Jln. A. Yani (Raha) sepanjang 1,00 Km, Jln. M. H. Thamrin (Raha) sepanjang 0,50 Km, Jln. Gatot Subroto (Raha) sepanjang 4,10 Km, Raha – Lakapera sepanjang 62,30 Km, Jln. Jend.Sudirman (Raha) sepanjang 0,30 Km, Jln. Dr. Sutomo (Raha) sepanjang 0,30 Km, Jln. Basuki Rahmat (Raha) sepanjang 1,10 Km dan Lakapera – Wara – Wamengkoli sepanjang 38,60 Km;
  2.  jalan Pulau Buton meliputi Lasalimu – Kamaru sepanjang 23,20 Km, Kamaru – Lawele sepanjang 28,50 Km, Lawele – Bubu sepanjang 32,00 Km, Bubu – Ronta sepanjang 30,50 Km, Ronta – Lambale sepanjang 15,00 Km dan Lambale – Ereke sepanjang 31,70 Km; dan
  3.  jalan lainnya meliputi Ambesea – Lepo-lepo – Punggaluku sepanjang 8,30 Km, Punggaluku – Alangga sepanjang 28,90 Km, Alangga – Tinanggea sepanjang 16,78 Km, Jalan Lingkar Kendari sepanjang 46,00 Km, Nanga-nanga/Bumi Praja – Tobimeita sepanjang 10,80 Km, Lepo-Lepo – Punggaluku sepanjang 40,80 Km, Motaha – Alangga sepanjang 36,55 Km, Lambuya – Motaha sepanjang 29,20 Km, Ambaipua – Motaha sepanjang 39,80 Km, Kendari – Toronipa sepanjang 16,40 Km, Toronipa – Batu Gong sepanjang 19,50 Km, Mandonga – Batu Gong sepanjang 15,00 Km, Wawotobi – Belalo sepanjang 39,30 Km, Rate Rate – Poli-polia sepanjang 20,20 Km, Poli-polia – Lapoa sepanjang 53,60 Km dan Batu Putih – Porehu – Tolala sepanjang 50,80 Km.

b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota (K-3) meliputi Tetewatu – Pondoa (S. Wataraki) sepanjang 25,50 Km, Pondoa (S. Wataraki) – Routa sepanjang 48,93 Km, Lagadi – Tondasi sepanjang 35,50 Km, Wangi-Wangi – Tapanuanda – Jalan Masuk Bandara Matahora sepanjang 21,53 Km dan Usuku – Lapter – Onemay sepanjang 9,50 Km.
c. jalan strategis provinsi meliputi Langara – Lampeapi sepanjang 13,95 Km, Lampeapi – Munse sepanjang 21,81 Km, Simpang 3 Lombe – Mawasangka sepanjang 37,50 Km, Routa – Bts. Kab. Konawe/Kolaka Utara sepanjang 46,42 Km, Bts. Kab. Konawe/Kab. Kolaka Utara – Porehu sepanjang 23,21 Km, Ereke – Waode Buri sepanjang 12,50 Km, Waode Buri – Labuan sepanjang 67,10 Km, Sikeli – Teomokole – Dongkala sepanjang 38,60 Km.

Pasal 12

Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A eksisting di Kota Kendari dan rencana terminal penumpang tipe A di Kota Baubau. Terminal penumpang tipe B di Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton dan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
b. terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya dekat pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan yaitu direncanakan di Kota Kendari, Kota Baubau dan Kabupaten Kolaka;
c. rencana jembatan Bahteramas Teluk Kendari di Kota Kendari, rencana jembatan yang menghubungkan Kota Baubau dengan Pulau Makassar dan rencana jembatan yang menghubungkan Pulau Muna dengan Pulau Buton; dan
d. jembatan timbang Simpang Tiga Kolaka-Kendari di Kabupaten Kolaka, jembatan timbang Poros Kendari-Kolaka di Kota Kendari, jembatan timbang di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan rencana jembatan timbang di setiap kabupaten dan kota selain Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara dan Kota Kendari.

Pasal 13

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 3 meliputi:

(1) trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) meliputi :
a. Makassar – Bajoe – Kolaka – Kendari;
b. Toraja – Malili – Kolaka Utara – Kolaka – Konawe – Kendari;
c. Pinrang – Kolaka – Kendari;
d. Pare-Pare – Pinrang – Bone – Kolaka – Kendari;
e. Rantepao – Palopo – Malili – Kolaka Utara – Kolaka – Konawe – Kendari;
f. Makassar – Pare-Pare – Toraja – Palopo – Malili – Kolaka – Konawe – Kendari; dan
g. Raha – Bira – Makassar.

(2) trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi :
a. Kendari – Konawe;
b. Kendari – Konawe Selatan;
c. Kendari – Konawe Utara;
d. Kendari – Kolaka Utara;
e. Kendari – Bombana;
f. Kendari – Baubau;
g. Kendari – Raha;
h. Kendari – Buton Utara;
i. Kendari – Buton; dan
j. Raha – Waara – Baubau.

(3) trayek angkutan perintis meliputi :
a. Kendari – Benua (101 km);
b. Kendari – Lamonae (240 km);
c. Teomokole – Dongkala (60 km);
d. Kendari – Mawasangka (215 km);
e. Kendari – Tondasi (170 km); dan
f. Kendari – Bungku (400 km).

Pasal 14

(1) Jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.

(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. pelabuhan penyeberangan yang berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar provinsi meliputi Pelabuhan Penyeberangan Tondasi di Kabupaten Muna, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka di Kabupaten Kolaka dan Pelabuhan Penyeberangan Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara;

b. rencana pelabuhan penyeberangan yang berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar provinsi yaitu pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Konawe Utara;
c. pelabuhan penyeberangan yang berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan dalam provinsi terletak di :

  1.  Kabupaten Buton meliputi Pelabuhan Penyeberangan Waara, Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka dan Pelabuhan Penyeberangan Kamaru;
  2. Kota Kendari yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kendari;
  3. Kabupaten Konawe yaitu Pelabuhan Penyeberangan Langara;
  4. Kabupaten Konawe Selatan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Torobulu;
  5. Kabupaten Muna yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tampo;
  6. Kota Baubau yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bau-bau;
  7. Kabupaten Bombana yaitu Pelabuhan Penyeberangan Dongkala; dan
  8. Kabupaten Wakatobi yaitu Pelabuhan Penyeberangan Wanci.

d. rencana pelabuhan penyeberangan yang berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan dalam provinsi terletak di:

  1. Kabupaten Konawe Selatan meliputi Pelabuhan Penyeberangan Amolengu dan Pelabuhan Penyeberangan Matabubu;
  2. Kabupaten Buton Utara yaitu Pelabuhan Penyeberangan Labuan;
  3. Kabupaten Muna meliputi Pelabuhan Penyeberangan Raha, Pelabuhan Penyeberangan Pure dan Pelabuhan Penyeberangan Pajala;
  4. Kabupaten Bombana meliputi Pelabuhan Penyeberangan Bambaea, Pelabuhan Penyeberangan Sikeli, Pelabuhan Penyeberangan Puulemo dan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pising; dan
  5. Kabupaten Wakatobi meliputi Pelabuhan Penyeberangan Liya Togo (Pulau Wangi-Wangi), Ambeua (Pulau Kaledupa), Bontu-bontu (Pulau Tomia) dan Palahidu (Pulau Binongko).

(3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Teluk Bone antara Pelabuhan Penyeberangan Tondasi dengan Pelabuhan Penyeberangan Bira (Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan), Pelabuhan Penyeberangan Kolaka dengan Pelabuhan Penyeberangan Bajoe (Bone, Provinsi Sulawesi Selatan) dan antara Pelabuhan Penyeberangan Lasusua dengan Pelabuhan Penyeberangan Siwa (Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan);
b. rencana lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Salabangka (Provinsi Sulawesi Tenggara – Provinsi Sulawesi Tengah) antara rencana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Konawe Utara dengan Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tengah;
c. lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Wawonii antara Pelabuhan Penyeberangan Kendari dengan Pelabuhan Penyeberangan Langara;

d. lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Tiworo antara Pelabuhan Penyeberangan Torobulu dengan Pelabuhan Penyeberangan Tampo;
e. rencana lintas penyeberangan dalam provinsi pada pada perairan Selat Tiworo antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Amolengu dengan Pelabuhan Penyeberangan Labuan dan antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu dengan Pelabuhan Penyeberangan Raha;
f. lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Buton antara Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau dengan Pelabuhan Penyeberangan Waara;
g. rencana lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Buton antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha dengan Pelabuhan Penyeberangan Pure;
h. lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Muna antara Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka dengan Pelabuhan Penyeberangan Dongkala;
i. lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Laut Banda antara Pelabuhan Penyeberangan Kamaru dengan Pelabuhan Penyeberangan Wanci;
j. rencana lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Kabaena antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Bambaea dengan Pelabuhan Penyeberangan Sikeli, antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Dongkala dengan Pelabuhan Penyeberangan Bambaea, antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Puulemo dengan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pising;
k. rencana lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Kabaena dan Selat Muna antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Puulemo dengan Pelabuhan Penyeberangan Pajala; dan
l. rencana lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Kaledupa, Selat Tomia dan Selat Binongko diantara rencana Pelabuhan Penyeberangan Liya Togo di Pulau Wangi-Wangi – Pelabuhan Penyeberangan Ambeua di Pulau Kaledupa –Pelabuhan Penyeberangan Bontu-bontu di Pulau Tomia – Pelabuhan Penyeberangan Palahidu di Pulau Binongko.
(4) Rincian sistem jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran VI dan VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 15
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yaitu jaringan jalur kereta api lintas cabang.
(2) Jaringan jalur kereta api lintas cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem jaringan jalur kereta api lintas cabang meliputi jalur kereta api Kendari – Kolaka (prioritas sedang) dan jalur kereta api Kolaka – Poso (prioritas rendah); dan

b. simpul jaringan jalur kereta api barang di Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi stasiun Kendari di Kota Kendari dan stasiun Kolaka di Kabupaten Kolaka.
(3) Pengembangan jaringan kereta api di Provinsi Sulawesi Tenggara dititikberatkan pada angkutan barang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 16

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. trayek angkutan laut.
(2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. pelabuhan pengumpul terletak di :

  1. Kota Baubau yaitu Pelabuhan Murhum;
  2. Kota Kendari meliputi Pelabuhan Laut Nusantara Kendari dan rencana Pelabuhan Kontainer Bungkutoko;
  3. Kabupaten Kolaka meliputi Pelabuhan Kolaka dan Pelabuhan Pomalaa;
  4. Kabupaten Kolaka Utara meliputi Pelabuhan Ranteangin dan Pelabuhan Watunohu;
  5. Kabupaten Muna yaitu Pelabuhan Laut Nusantara Raha; dan
  6. Kabupaten Wakatobi yaitu Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi.

b. pelabuhan pengumpan terletak di :

  1. Kabupaten Muna meliputi Pelabuhan Pajala, Pelabuhan Tampo dan Pelabuhan Maligano;
  2. Kabupaten Buton meliputi Pelabuhan Lasalimu, Pelabuhan Banabungi dan Pelabuhan Labuhan Belanda;
  3. Kabupaten Wakatobi meliputi Pelabuhan Usuku, Pelabuhan Kaledupa dan Pelabuhan Popalia-Binongko;
  4. Kabupaten Bombana meliputi Pelabuhan Kasipute, Pelabuhan Sikeli, Pelabuhan Boepinang dan Pelabuhan Dongkala;
  5. Kabupaten Buton Utara meliputi Pelabuhan Buranga dan Pelabuhan Waode Buri;
  6. Kabupaten Konawe meliputi Pelabuhan Langara dan Pelabuhan Munse;
  7. Kabupaten Konawe Utara meliputi Pelabuhan Molawe, Pelabuhan Mandiodo dan Pelabuhan Lameruru;
  8. Kabupaten Konawe Selatan meliputi Pelabuhan Torobulu, Pelabuhan Lakara, Pelabuhan Lapuko dan Pelabuhan Lainea;
  9. Kabupaten Kolaka meliputi Pelabuhan Dawi-dawi di Pomalaa, Pelabuhan Tangketada, Pelabuhan Toari dan Pelabuhan Wollo;
  10. Kabupaten Kolaka Utara meliputi Pelabuhan Lasusua, Pelabuhan Malombo dan Pelabuhan Olooloho; dan
  11. Pelabuhan khusus yang tersebar pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

(3) Trayek angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. trayek angkutan pelayaran nasional meliputi :

  1. Makassar – Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Laut Nusantara Raha- Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Kolonodale – Luwuk – Gorontalo – Bitung;
  2. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Murhum – Makassar – Pelabuhan Labuan Bajo (NTT) – Pelabuhan Bima (NTB) – Pelabuhan Lembar (NTB) – Pelabuhan Benoa (Denpasar);
  3. Makassar – Pelabuhan Murhum – Ambon – Namlea – Ternate – Bitung;
  4. Ambon – Pelabuhan Murhum – Makassar – Surabaya – Pelabuhan Tanjung Priok – Pelabuhan Kijang;
  5.  Makassar – Pelabuhan Murhum – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-fak;
  6. Pelabuhan Murhum – Makassar – Balikpapan;
  7. Makassar – Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Pangulubelo – Ambon – Banda – Saumlaki – Tual – Dobo – Timika – Agast – Merauke;
  8. Pelabuhan Pangulubelo – Pelabuhan Murhum – Makassar – Pelabuhan Bima (NTB) – Pelabuhan Benoa (Denpasar) – Surabaya;
  9. Ambon – Pelabuhan Murhum – Makassar – Surabaya – Pelabuhan Tanjung Priok;
  10. Makassar – Pelabuhan Murhum – Bitung – Sorong – Manokwari – Pelabuhan Jayapura;
  11. Makassar – Pelabuhan Murhum – Banggai – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Pelabuhan Jayapura;
  12. Banggai – Pelabuhan Murhum – Makassar – Pelabuhan Tanjung Priok – Semarang;
  13. Pelabuhan Kontainer Bungkutoko – Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar) – Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta);
  14. Pelabuhan Watunohu – Pelabuhan Siwa, Prov. Sulawesi Selatan;

b. trayek angkutan laut pelayaran regional meliputi :

  1. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Murhum;
  2. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Waode Buri – Pelabuhan Pangulubelo;
  3. Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Pangulubelo;
  4. Pelabuhan Lasalimu – Pelabuhan Pangulubelo;
  5. Pelabuhan Banabungi – Pelabuhan Pangulubelo – Pelabuhan Kaledupa – Pelabuhan Usuku – Pelabuhan Popalia;
  6. Pelabuhan Kaledupa – Pelabuhan Murhum;
  7. Pelabuhan Kaledupa – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari;
  8. Pelabuhan Usuku – Pelabuhan Murhum;
  9. Pelabuhan Usuku – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari;
  10. Pelabuhan Waode Buri – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari;
  11. Pelabuhan Pajala – Pelabuhan Kasipute;
  12. Pelabuhan Mandiodo – Pelabuhan di Bungku, Prov. Sulawesi Tengah;
  13. Pelabuhan Lameruru – Pelabuhan di Bungku, Prov. Sulawesi Tengah;
  14. Pelabuhan Lainea – Pelabuhan Tampo;
  15. Pelabuhan Sikeli – Pelabuhan Murhum;
  16. Pelabuhan Sikeli – Tanjung Bira, Prov. Sulawesi Selatan;
  17. Pelabuhan Sikeli – Pelabuhan Kasipute;
  18. Pelabuhan Kasipute – Pelabuhan Murhum;
  19. Pelabuhan Boepinang – Pelabuhan Murhum;
  20. Pelabuhan Boepinang – Tanjung Bira, Prov. Sulawesi Selatan; dan
  21. Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Maligano (Rencana).

(4) Rincian rencana pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran VIII dan VIX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 17

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi :
a. bandar udara pengumpul skala sekunder di Bandar Udara Haluoleo Kabupaten Konawe Selatan.
b. bandar udara pengumpan meliputi :

  1. Bandar Udara Betoambari di Kota Baubau;
  2. Bandar Udara Matahora di Kabupaten Wakatobi;
  3. Bandar Udara Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka;
  4.  Bandar Udara Sugimanuru di Kabupaten Muna;
  5. Bandar Udara Maranggo sebagai bandar udara khusus pariwisata di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;
  6.  Bandar Udara Khusus Aneka Tambang Pomalaa di Kabupaten Kolaka;
  7. Rencana Bandar Udara Lantaki di Kabupaten Buton Utara;
  8. Rencana Bandar Udara Pajongai di Kabupaten Bombana; dan
  9. Rencana Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara.

(2) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air;
d. sistem jaringan prasarana persampahan; dan
e. sistem jaringan prasarana sanitasi.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :
a. pembangkit tenaga listrik;
b. sistem interkoneksitas dan jaringan transmisi tenaga listrik;
c. Gardu Induk (GI);
d. jaringan pipa gas; dan
e. Terminal Transit Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Depo BBM.
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi PLTD Kendari di Kota Kendari, PLTD Baubau di Kota Baubau, PLTD Kolaka di Kabupaten Kolaka, PLTD Raha di Kabupaten Muna, PLTD Konawe-Konawe Utara di Kabupaten Konawe, PLTD Kolaka Utara di Kabupaten Kolaka Utara, PLTD Buton di Kabupaten Buton, PLTD Bombana di Kabupaten Bombana, PLTD Wangi-wangi di Kabupaten Wakatobi dan pembangunan PLTD Batuatas di Kabupaten Buton;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi pembangunan PLTU Perpres Kolaka di Kabupaten Kolaka, rencana PLTU Perpres Kendari di Kota Kendari, PLTU Nii Tanasa di Kabupaten Konawe Utara, rencana PLTU Bau-bau di Kota Baubau, pembangunan PLTU Lasunapa di Kabupaten Muna, rencana PLTU Raha di Raha dan rencana PLTU Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi rencana PLTA Lasolo di Kabupaten Konawe Utara, rencana PLTA Konaweha di Kabupaten Konawe; PLTA Tamboli di Kabupaten Kolaka, PLTA Rantelimbong, Puutau, Lapai dan Toahe di Kabupaten Kolaka Utara;
d. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) meliputi rencana PLTM Rongi Bau-bau di Kota Baubau, rencana PLTM Mikuasi di Kabupaten Kolaka Utara, rencana PLTM Rantelimbong di Kabupaten Kolaka Utara, PLTM Wining dan Todanga di Kabupaten Buton;
e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) meliputi pembangunan PLTMH di Kabupaten Muna, pembangunan PLTMH Kolaka di Kabupaten Kolaka dan rencana PLTMH di Kabupaten Konawe Utara;
f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat direncanakan di Pulau Kapota Kabupaten Wakatobi dan Pulau Kabaena Kabupaten Bombana; dan
g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi rencana PLTP Mangolo di Kabupaten Kolaka dan rencana PLTP Lainea di Kabupaten Konawe Selatan.

(3) Sumber-sumber panas bumi yang berpotensi dijadikan sumberdaya energi terdapat satu titik di Kabupaten Bombana dengan kapasitas 1 MWe, empat titik di Kabupaten Konawe Selatan dengan kapasitas masing-masing 1 MWe, dua titik di Kabupaten Konawe Selatan dengan kapasitas 2 MWe, satu titik di Kecamatan Lainea Bawah Kabupaten Konawe Selatan dengan kapasitas 10 MWe, satu titik di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka dengan kapasitas 1 MWe, satu titik di Kecamatan Mangolo Kabupaten Kolaka dengan kapasitas 10 MWe dan tiga titik di Kabupaten Buton dengan kapasitas masing-masing 1 MWe.

(4) Pembangunan sistem interkoneksitas dan jaringan transmisi tegangan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Kendari – Kolaka – Woimenda;
b. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Kendari – Tinobu (Kabupaten Konawe Utara);
c. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Kendari – Lapuko (Kabupaten Konawe Selatan);
d. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Kolaka – Tangketada;
e. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Baubau – Lawele (Kabupaten Buton);

f. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Baubau – Mambulu (Kabupaten Buton);
g. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Tampo (Kabupaten Muna) – Lombe (Kabupaten Buton);
h. Rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV menghubungkan Watu – Kolaka Utara – Kolaka – Konawe – Kendari; dan
i. Rencana pembangunan sistem interkoneksi dan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV yang interkoneksi dengan jaringan transmisi di Provinsi Sulawesi Selatan.

(5) Gardu Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi pembangunan Gardu Induk di Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton.
(6) Pembangunan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana jaringan transmisi gas bumi nasional Pulau Sulawesi dengan sumber gas Pertamina dan Exspan di jalur Donggi – Pomalaa – Sengkang (Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah).
(7) Terminal Transit Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Depo BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
a. Terminal Transit BBM di Kota Baubau dengan jaringan suplai BBM diperoleh dari Kota Balikpapan dan didistribusikan ke Kota Kendari, Kabupaten Raha, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Palopo (Provinsi Sulawesi Selatan), Kolonodale, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Luwuk (Provinsi Sulawesi Tengah);
b. Depo BBM Kendari di Kota Kendari;
c. Depo BBM Bau-Bau di Kota Baubau;
d. Depo BBM Raha di Kabupaten Muna;
e. Depo BBM Kolaka di Kabupaten Kolaka;
f. Rencana Depo BBM di Kabupaten Kolaka Utara;
g. Rencana Depo BBM Lasalimu di Kabupaten Buton; dan
h. Rencana Depo BBM di Kabupaten Buton Utara.

(8) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum sebagai Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 20

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas :
a. sistem jaringan mikro digital;
b. sistem jaringan telekomunikasi tetap;

c. sistem jaringan terestrial;
d. sistem jaringan satelit;
e. sistem jaringan stasiun radio lokal; dan
f. sistem jaringan stasiun televisi lokal.

(2) Sistem jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. jaringan mikro digital di wilayah Kota Kendari;
b. jaringan mikro digital di wilayah Kabupaten Konawe;
c. jaringan mikro digital yang melintasi wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
d. jaringan mikro digital di wilayah Kabupaten Kolaka;
e. jaringan mikro digital di wilayah Kabupaten Muna; dan
f. jaringan mikro digital di wilayah Kota Baubau.

(3) Sistem jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu sistem jaringan tetap lokal menggunakan kabel (wireline) cakupan provinsi yang terdiri atas :
a. sistem jaringan Stasiun Telepon Otomat (STO) meliputi :

  1. STO Unaaha di Kabupaten Konawe;
  2.  STO Andoolo di Kabupaten Konawe Selatan;
  3. STO Kendari di Kota Kendari;
  4. STO Raha di Kabupaten Muna;
  5. STO Kolaka di Kabupaten Kolaka;
  6. STO Pasarwajo di Kabupaten Buton;
  7. STO Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi;
  8. STO Kasipute di Kabupaten Bombana;
  9. STO Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara; dan
  10.  STO Wanggudu di Kabupaten Konawe Utara.

b. sistem jaringan Fiber Optic (serat optik) yang terhubung antara STO 1 Kemaraya dan STO 2 Wua-wua yang lokasinya di Kota Kendari.
(4) Sistem jaringan terestrial dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c teraplikasi dalam bentuk jaringan teknologi seluler yang tersebar pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
(5) Sistem jaringan satelit dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d teraplikasi dalam bentuk pengembangan jaringan internet yang ada.
(6) Sistem jaringan stasiun radio lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan menjangkau ke seluruh pelosok perdesaan dengan stasiun pemancar terdapat di Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton.
(7) Sistem jaringan stasiun televisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan siarannya menjangkau ke seluruh wilayah provinsi dengan stasiun

terdapat di Kota Kendari dan Kota Baubau.
(8) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran XII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air

Pasal 21

Sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c terdiri atas :
a. Wilayah Sungai (WS);
b. Cekungan Air Tanah (CAT);
c. jaringan irigasi;
d. prasarana/jaringan air baku;
e. prasarana air baku untuk air minum;
f. sistem pengendalian banjir; dan
g. sistem pengamanan pantai.
Pasal 22
(1) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas :
a. WS Lintas Provinsi meliputi :

  1. WS Pompengan – Larona dengan lintas Provinsi Sulawesi Selatan – Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi DAS Pompengan, DAS Larona, DAS Kalaena, DAS Latuppa, DAS Bua, DAS Lamasi, DAS Makawa, DAS Bungadidi, DAS Kebo, DAS Rongkong dan DAS Baleasa; dan
  2. WS Lasolo – Sampara dengan lintas Provinsi Sulawesi Tenggara – Provinsi Sulawesi Selatan – Provinsi Sulawesi Tengah meliputi DAS Lasolo, DAS Sampara, DAS Lalindu, DAS Aopa, DAS Tinobu, DAS Lahumbuti, DAS Landawe dan DAS Amesiu.

b. WS Lintas Kabupaten/Kota meliputi :

  1. WS Poleang-Roraya meliputi DAS Poleang, DAS Roraya, DAS Langkowala, DAS Asole, DAS Bogora, DAS Muna, DAS Lausu, DAS Kasipute, DAS Toburi, DAS Laeya, DAS Wolasi, DAS Baito dan DAS Benua;
  2. WS Towari-Lasusua meliputi DAS Towari, DAS Lasusua, DAS Welulu, DAS Oko-oko, DAS Mekongga, DAS Tamboli, DAS Woimenda dan DAS Simbune;
  3. WS Pulau Buton meliputi DAS Bungi, DAS Ambe, DAS Wonco, DAS Baubau, DAS Kabongka dan DAS Winto; dan
  4. WS Pulau Muna meliputi DAS Tiworo, DAS Kancintala, DAS Bone, DAS Ronta, DAS Jompi dan DAS Kontu.

(2) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
a. CAT dalam satu kabupaten/kota meliputi CAT Kolaka, CAT Andoolo, CAT Ambesia, CAT Weputang, CAT Labuan Tobelo, CAT Bangbong, CAT Lambale, CAT Ereke, CAT Kaliwinto, CAT Lasalimu dan CAT Lelewowo; dan
b. CAT lintas kabupaten meliputi CAT Ranomeeto, CAT Rawua, CAT Tangketada, CAT Ewolangka, CAT Tinanggea, CAT Muna, CAT Lebo, CAT Konde, CAT Baubau dan CAT Bungku.
(3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan Daerah Irigasi (DI) meliputi:
a. DI utuh kabupaten/kota yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat meliputi DI Wundulako di Kabupaten Kolaka dengan luas pelayanan 3.113 ha dan DI Wawotobi di Kabupaten Konawe dengan luas pelayanan 16.358 ha;
b. DI yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:
1. DI lintas kabupaten/kota terletak di Kota Baubau meliputi DI Wonco I dengan luas pelayanan 834 ha, DI Wonco II dengan luas pelayanan 278 ha dan DI Wonco III dengan luas pelayanan 294 ha.
2. DI utuh kabupaten/kota terletak di :
a) Kabupaten Konawe Selatan meliputi DI Laeya dengan luas pelayanan 1.391 ha, DI Roraya I dengan luas pelayanan 1.393 ha dan DI Roraya III dengan luas pelayanan 1.833 ha;
b) Kabupaten Muna yaitu DI Kambara dengan luas pelayanan 2.038 ha;
c) Kabupaten Kolaka meliputi DI Ladongi dengan luas pelayanan 2.212 ha dan DI Tamboli dengan luas pelayanan 1.395 ha;
d) Kabupaten Konawe meliputi DI Asolu dengan luas pelayanan 1.089 ha, DI Walay dengan luas pelayanan 2.300 ha dan DI Ameroro dengan luas pelayanan 1.903 ha; dan
e) Kabupaten Bombana yaitu DI Poleang dengan luas pelayanan 2.531 ha.
c. DI yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten terletak di :

  1. Kabupaten Kolaka Utara meliputi DI Batu Putih dengan luas pelayanan 280 ha, DI Rante Angin dengan luas pelayanan 265 ha dan DI Pakue Tengah dengan luas pelayanan 430 ha;
  2. Kabupaten Buton meliputi DI Bonetiro dengan luas pelayanan 250 ha, DI Kapontori dengan luas pelayanan 486 ha, DI Kinapani dengan luas pelayanan 605 ha, DI Lawele dengan luas pelayanan 409 ha, dan DI Wakalambe dengan luas pelayanan 260 ha, DI Pasarwajo (Desa Wining) dengan luas pelayanan 100 ha dan DI Mawasangka (Desa Terapung) dengan luas pelayanan 300 ha ;
  3. Kabupaten Konawe Selatan meliputi DI Aepodu dengan luas pelayanan 350 ha, DI Alangga dengan luas pelayanan 215 ha, DI Amoito dengan luas pelayanan 664 ha, DI Amotowo dengan luas pelayanan 265 ha, DI Atari Lama dengan luas pelayanan 208 ha, DI Baito dengan luas pelayanan 324 ha, DI Danamulya dengan luas pelayanan 229 ha, DI Kolono dengan luas pelayanan 250 ha, DI Konda dengan luas pelayanan 121 ha, DI Landono dengan luas pelayanan 574 ha, DI Lapoa dengan luas pelayanan 645 ha, DI Lapulu dengan luas pelayanan 273 ha, DI Moramo I dengan luas pelayanan 506 ha, DI Moramo II dengan luas pelayanan 145 ha, DI Mowila I dengan luas pelayanan 433 ha, DI Mowila II dengan luas pelayanan 461 ha, DI Pamandati dengan luas pelayanan 230 ha, DI Ranomeeto dengan luas pelayanan 358 ha, DI Tanea Baru dengan luas pelayanan 569 ha, DI Tanea Lama dengan luas pelayanan 195 ha, DI Teteasa dengan luas pelayanan 664 ha dan DI Wolasi dengan luas pelayanan 384 ha;
  4. Kabupaten Muna meliputi DI Benbe 1 dengan luas pelayanan 95 ha, DI Katangana dengan luas pelayanan 433 ha, DI Kolasa dengan luas pelayanan 468 ha, DI Langkolome dengan luas pelayanan 350 ha, DI Lupia dengan luas pelayanan 100 ha, DI Marobea dengan luas pelayanan 125 ha, DI Pure dengan luas pelayanan 200 ha dan DI Tambak Maligano dengan luas pelayanan 250 ha;
  5. Kabupaten Kolaka meliputi DI Andowengga dengan luas pelayanan 366 ha, DI Balandete dengan luas pelayanan 564 ha, DI Hukohuko dengan luas pelayanan 606 ha, DI Konaweha dengan luas pelayanan 415 ha, DI Lapaopao dengan luas pelayanan 325 ha, DI Loeya dengan luas pelayanan 322 ha, DI Mowewe I dengan luas pelayanan 354 ha, DI Mowewe II dengan luas pelayanan 351 ha, DI Penanggo dengan luas pelayanan 200 ha, DI Simbune Atas dengan luas pelayanan 332 ha, DI Simbune Bawah dengan luas pelayanan 629 ha, DI Tokay dengan luas pelayanan 680 ha, DI Tonggauna dengan luas pelayanan 215 ha, DI Waitombo dengan luas pelayanan 278 ha, DI Watubangga dengan luas pelayanan 238 ha, DI Wolo dengan luas pelayanan 575 ha dan DI Wolulu dengan luas pelayanan 351 ha;
  6. Kabupaten Konawe meliputi DI Aleute dengan luas pelayanan 195 ha, DI Alosika dengan luas pelayanan 600 ha, DI Amonggedo dengan luas pelayanan 825 ha, DI Benua dengan luas pelayanan 670 ha, DI Lasada dengan luas pelayanan 347 ha, DI Meluhu dengan luas pelayanan 541 ha, DI Paku Jaya dengan luas pelayanan 227 ha, DI Sambaosu dengan luas pelayanan 500 ha, DI Sonay dengan luas pelayanan 256 ha dan DI Tukambopo dengan luas pelayanan 499 ha;
  7. Kabupaten Bombana meliputi DI Batulasa dengan luas pelayanan 250 ha, DI Kasipute dengan luas pelayanan 673 ha, DI Langkowala dengan luas pelayanan 639 ha, DI Taubonto dengan luas pelayanan 296 ha dan DI Toburi dengan luas pelayanan 379 ha;
  8. Kota Kendari yaitu DI Amohalo dengan luas pelayanan 550 ha;
  9. Kota Baubau yaitu DI Liabuku dengan luas pelayanan 550 ha;
  10. Kabupaten Wakatobi yaitu DI Sombano di Pulau Kaledupa dengan luas pelayanan 120 ha; dan
  11. Kabupaten Buton Utara yaitu DI Soloy Agung dengan luas pelayanan 300 ha.

(4) Prasarana/jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan pengembangan bendung/bendungan dan waduk dalam rangka penyediaan air baku meliputi :
a. bendung nasional meliputi Bendung Wawotobi di Kabupaten Konawe, Bendung Wundulako di Kabupaten Kolaka, Bendungan Benua Aporo di Kabupaten Konawe Selatan dan rencana Bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe;
b. bendung provinsi terletak di :

  1. Kabupaten Konawe meliputi Bendung Asolu, Bendung Walay, Bendung Laeya, Bendung Roraya I dan Bendung Roraya II;
  2. Kabupaten Muna yaitu Bendung Kambara;
  3. Kabupaten Bombana yaitu Bendung Poleang; dan
  4. Kabupaten Kolaka meliputi Bendung Ladongi dan Bendung Tamboli.

c. waduk terletak di :

  1. Kabupaten Konawe meliputi waduk di Lambuya, Ameroro dan Unaaha;
  2. Kabupaten Konawe Selatan meliputi waduk di Padambulo, Lanowulu, Lamopala; dan
  3. Kabupaten Kolaka yaitu waduk di Wolo.

(5) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e merupakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri atas:
a. Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) meliputi :

  1. IPA Punggolaka di Kota Kendari bersumber dari Sungai Konaweha;
  2. IPA Anggoeya di Kota Kendari bersumber dari Sungai Anggoeya;
  3. IPA Wanggu di Kota Kendari bersumber dari Sungai Wanggu;
  4. IPA Raha di Kabupaten Muna bersumber dari mata air Jompi dan Laende;
  5. IPA Unaaha di Kabupaten Konawe bersumber dari Sungai Meroro;
  6. IPA Aepodu di Kabupaten Konawe Selatan bersumber dari sumur dalam;
  7. IPA Kasipute di Kabupaten Bombana bersumber dari Sungai Sangkona;
  8. IPA Pasarwajo di Kabupaten Buton bersumber dari mata air Bungi dan Pasarwajo;
  9. IPA Mawasangka di Kabupaten Buton bersumber dari mata air Lantongau;
  10. IPA Kolaka di Kabupaten Kolaka bersumber dari Sungai Kolaka dan Sungai Mangolo;
  11. IPA Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara bersumber dari Sungai Watuliwu;
  12. IPA Wangi-Wangi di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi bersumber dari mata air Wa Gehe-Gehe, Longa, Te’e Bete, Te’e Liya, Hu’u, Kampa, Balande dan mata air Te’e Fo’ou;
  13. IPA Kaledupa di Pulau Kaledupa bersumber dari mata air Batambawi dan Lenteaoge;
  14. IPA di Pulau Tomia Kabupaten Wakatobi bersumber dari mata air He’ulu;
  15. IPA Binongko di Pulau Binongko Kabupaten Wakatobi bersumber dari mata air Lia Meangi;
  16. IPA Buranga dan IPA Engkoruru di Kabupaten Buton Utara bersumber dari mata air Eengkapala, Eenunu dan Mata Owola; dan
  17. IPA Baadia dan IPA Bukit Wolio Indah di Kota Baubau yang bersumber dari Sungai Bau-bau.

b. sumber mata air yang tersebar pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
c. sumber sumur dalam yang tersebar pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi pengembangan prasarana pengendali banjir terdiri atas :
a. Cek Dam meliputi Cek Dam Lalonggasu di Kabupaten Konawe Selatan, Cek Dam Manggadua di Kota Kendari, rencana Cek Dam pada muara Sungai Wanggu dan Sungai Kadia di Kota Kendari dan Cek Dam Surawolio di Kota Baubau;
b. perlindungan tangkapan air berupa normalisasi sungai yang terletak di :

  1. sungai Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara;
  2. sungai Wanggu di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan;
  3. sungai Lakambula di Kabupaten Bombana;
  4. sungai Balandete di Kabupaten Kolaka; dan
  5. sungai Kabangka di Kabupaten Buton.

c. pembangunan tanggul pada sungai-sungai rawan banjir yang terletak di sungai Lahundapi di Kota Kendari dan sungai Konaweha di Kabupaten Konawe;
d. pembangunan drainase primer sepanjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersebar pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
(7) Sistem pengaman pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terdiri atas kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai sepanjang 4.199,18 kilometer yang tersebar pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
(8) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran XIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Persampahan
Pasal 23

Sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d yaitu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan sistem sanitary landfill.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi
Pasal 24

Sistem prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang direncanakan di Kota Kendari dan Kota Baubau.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

(1) Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan skala ketelitian minimal 1 : 250.000 sebagai Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PETA RENCANA POLA RUANG 300dpi

berlanjut……

Iklan

Posted Januari 17, 2013 by bangwilsultra in Penataan Ruang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: