Arsip untuk kategori ‘Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Kerjasama Teluk Bone antara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan   Leave a comment

Kabupaten dan Kota yang masuk dalam Kawasan Teluk Bone di Prov.Sultra antara Lain:

  1. Kabupaten Kolaka
  2. Kabupaten Kolaka Utara
  3. Kabupaten Bombana
  4. Kota Bau-Bau
  5. Kabupaten Muna
  6. Kabupaten Buton

Kabupaten dan Kota yang masuk dalam Kawasan Teluk Bone di Prov. Sulsel antara Lain:

  1. Kabupaten Selayar
  2. Kabupaten Bulukumba
  3. Kabupaten Sinjai
  4. Kabupaten Bone
  5. Kabupaten Wajo
  6. Kabupaten Luwu
  7. Kabupaten Palopo
  8. Kabupaten Luwu utara
  9. Kabupaten Luwu Timur

ISU-ISU STRATEGIS:

  1. Penurunan Daya Dukung dan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  2. Belum Optimalnya Fungsi Pusat-pusat Kegiatan (Kota-kota) pada Kawasan Teluk Bone
  3. Belum Optimalnya Peran Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Pemulihan Kesempatan Kerja dan Perbaikan Iklim Usaha
  4. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  5. Belum Memadainya Daya Dukung Infrastruktur Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PERMASALAHAN di TELUK BONE
  • Perencanaan dan kebijakan makro yang belum terpadu/partial
  • Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal (masih tradisional)
  • Pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
  • Kualitas SDM dan iptek yang al.disebabkan ketiadaan sekolah khusus keterampilan (D3) Bidang Kelautan
  • Sarana prasarana pembangunan yang kurang
  • Lokasi pasar dan sentra pemasaran yang jauh

3 STRATEGI UTAMA TELUK BONE

1.PENGEMBANGAN SDM & IPTEK
2.PENGEMBANGAN KOMODITAS
3.PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS

5 POTENSI KERJASAMA TELUK BONE

1.Perikanan Tangkap
2.Perikanan Budidaya
3.Lingkungan
4.Pariwisata Bahari
5.Sosial Budaya

Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] terhadap Rencana Pengembangan Kendari Water Front City [KWFC]   Leave a comment

Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] terhadap Rencana Pengembangan Kendari Water Front City [KWFC]

Landasan Legal KLHS
UU No. 32/2009 Perlindungan & Pengelolaan LH
[Pasal 15 – 18]

Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS]:

“Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”

(UU No. 32/2009: PPLH Pasal 1)

URGENSI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS [KLHS]

  • Sumber masalah degradasi SDA/LH berawal dari prosespengambilankeputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi SDA/LH harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan pula.
  • Sebagai alat pengikat antar para pelaku perencana pembangunan  bekerjasama secara sinergis.

KLHS lebih dari sekedar membuat dokumen.

1.Tujuan utama KLHS adalah memfasilitasi terbentuknya berbagai opsi perencanaan dan mencari opsi yang menang-menang (win-win solution).
2.Meningkatkan kerjasama kelembagaan dan mengatasi konflik kebijakan sektoral.
3.Mengevaluasi secara kritis berbagai alternatif perencanaan pembangunan.
4.Melibatkan peluang keterlibatan pemangku kepentingan [pemerintah dan non-pemerintah]

Pendekatan KLHS-RPJM: Institution-based SEA

Memutuskan KRP mana sebagai Strategic Package sehingga dapat diidentifikasi konsekuensi/dampak LH signifikan dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan

  1. Analisis kompatibilitas thd paket KRP [strategic package] untuk melihat konsistensi di antara KRP;
  2. Review the strategic package untuk menentukan spektrum KRP, dari yang bersifat umum ke yang spesifik;
  3. Evaluasi konsekuensi/dampak LH akibat paket KRP dan pertimbangkan implikasinya thd keberlanjutan LH [a.l., keanekaan hayati, hot spots, etc.] dan isu-isu pembangunan berkelanjutan [misalnya keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, etc.].

Lingkup Bahasan KLHS KWFC

Lingkup bahasan dalam KLHS Kendari Water Front City [KWFC] mencakup 4 hal, yakni:

  1.  Penelusuran rumusan kebijakan, rencana, program (KRP) pengembangan tata ruang dan sektor-sektor baik jangka panjang dan jangka menengah serta rumusan program-program pembangunan bagian-bagian kota, terutama yang berkaitan dengan lokasi kawasan KWFC.
  2. Penelusuran rona lingkungan fisik alami, sosial ekonomi dan sosial budaya, terutama disekitar kawasan KWFC.
  3. Perumusan asumsi proyek (level kegiatan setelah program), apabila kegiatan fisik  penataan Teluk Kendari dilaksanakan, yakni kegiatan reklamasi pantai.
  4. Penilaian implikasi KWFC terhadap lingkungan hidup, ekonomi masyarakat, dan persoalan-persoalan sosial.

Data dan Informasi yang dibutuhkan untuk KLHS KWFC

Data sekunder:

1.Grand design KWFC [Kendari Water Front City]
2.RPJM/P Kota Kendari saat ini
3.RTRW Kota Kendari
4.Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Kendari
5.Zonasi wilayah pesisir dan laut kota Kendari
6.Keputusan Walikota Kendari tentang KWFC
7.Kendari dalam angka
8.Laporan Status LH Daerah
9.Opini publik tentang KWFC
10. Hasil kajian/penelitian yang relevan dengan rencana KWFC

Data primer:

1.FGD dengan berbagai pemangku kepentingan
2.Wawancara dengan masyarakat, pakar, bisnis, dll.
3.Observasi lanskap [biofisik]

Isu-isu terkait dengan KWFC

Isu-isu penting yang harus menjadi perhatian:

  •  Daya dukung dan daya tampung teluk Kendari kurang mencukupi untuk perkembangan sosial-ekonomi teluk Kendari;
  • Besarnya laju sedimentasi, utamanya dua sungai yang bermuara ke teluk Kendari, yaitu S. Wanggu dan S. Diadi;
  • Isu-isu terkait dengan fenomena  perubahan iklim [a.l., data serial tinggi muka air laut teluk?];
  • Isu-isu LH lain [pandangan publik, suara media, dll.].

Pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pertanyaan-pertanyaan Strategis:

  1.  1.Apakah pemanfaatan SDA dapat dikurangi tanpa mengurangi capaian hasil? Apakah limbah yang dihasilkan tidak hanya dikurangi jumlahnya, tapi juga dapat dimanfaatkan kembali?
  2.  Apakah rencana kegiatan harus dilaksanakan bersamaan atau bertahap sehingga mencapai hasil yang diinginkan dengan konsekuensi dampak lingkungan minimal.
  3. Apakah ada alternatif lokasi dan/atau skala rencana pembangunan yang memberikan dampak negatif lebih kecil dan meningkatkan dampak positif?
  4. Pengembangan KWFC akan memerlukan air dan listrik dalam jumlah besar. Bagaimana memenuhinya? Apa implikasinya?

Pembentukan Tim Kecil KLHS KWFC

Tim Kecil dibentuk dengan SK Walikota? dan terdiri atas:

  •  Anggota SKPD yang relevan [Bappeda, BPLHD]
  • Tim Asistensi Teknis KLHS [Unpad]
  • Mekanisme kerja dan peran yang harus dilakukan, utamanya melakukan mediasi antara Pemda dengan DPRD, LSM, Swasta.

Hasil KLHS dalam bentuk Mekanisme Konsultasi Publik

Sumber :

Chay Asdak, M.Sc., Ph.D.
Fakultas Teknologi Industri Pertanian-Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung-Sumedang, Jatinangor 45363; fax: 022-7271455; e-mail: casdak@unpad.ac.id

Makalah untuk Diskusi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

Kendari, 19-20 April 2012

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.