Archive for the ‘Bappeda Sulawesi Tenggara’ Category

Visi Misi Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018   Leave a comment

Visi

Berdasarkan uraian mengenai kondisi Provinsi Sulawesi Tenggara, masalah, peluang dan tantangan pembangunan ke depan maka visi pembangunan kami dalam membangun Sulawesi Tenggara periode Tahun 2013 – 2018 adalah :

MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA,

MANDIRI DAN BERDAYA SAING

   TAHUN 2013 – 2018

VISI MISI

Pernyataan visi sebagaimana dikemukakan mengandung makna dan implikasi sebagai berikut :

Sulawesi Tenggara adalah merupakan salah satu Provinsi yang terdiri atas jazirah dan kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah baik sumberdaya daya yang dapat diperbaharui (renewable resources) di sektor kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), seperti pertambangan. Sumberdaya yang tersedia, seharusnya memiliki nilai tambah sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan mendukung daya saing masyarakat Sulawesi Tenggara, sehingga memungkinkan terjadinya kemandirian daerah.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumberdaya daya yang tersedia melalui peningkatan nilai tambah, dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Lima tahun ke depan, periode 2013 – 2018, akan terus dilakukan upaya-upaya konkrit berupa peningkatan nilai tambah  sumberdaya alam agar terwujudnya kesejahteraan, kemandirian dan daya saing masyarakat dan daerah ini.

Kesejahteraan mengandung makna keamanan dan keselamatan, kesenangan hidup dan kemakmuran. Sedang sejahtera yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung makna aman, sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurang satu apapun.

Mandiri mengandung makna tidak adanya ketergantungan pada orang lain. Mandiri juga mengandung makna sebagai bentuk pembelajaran untuk menuju proses pendewasaan dalam berpikir. Belajar untuk tidak tergantung dalam hal apapun meski saat lain dalam kondisi yang tidak memungkinkan masih bisa dibantu pada saat mendapat kesulitan.

Sulawesi Tenggara adalah daerah yang kaya akan sumberdaya alam dan memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam konteks visi pembangunan Sulawesi Tenggara, kemandirian yang dimaksud adalah terciptanya kemampuan putra-putri dan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memproduksi, mengolah dan menghasilkan produk dengan teknologi tinggi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dengan berorientasi pada pasar regional, nasional dan internasional.

Daya Saing mengandung makna memiliki kemampuan, dan atau kekuatan, adalah satu kemampuan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing,  memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Sulawesi Tenggara maka produk yang dihasil harus dapat unggul secara kualitas, efisien proses produksi dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan maka MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN, MANDIRI DAN BERDAYA SAING  dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya konrit berdasarkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas, dengan mengutamakan pendekatan yang bertumpu pada pembangunan manusia (people centred), pembangunan pusat-pusat pertumbuhan (growth centred development) dan pengembangan kawasan tumbuh cepat serta pembangunan yang inklusif, berkelanjutan (sustainable development) serta mengarusutamakan gender (Gender Mainstreaming).

Sebagaimana diketahui bahwa melalui beberapa pendekatan pembangunan yang telah dilakukan oleh para pendahulu, maka secara visual  Sulawesi Tenggara bukanlah termasuk Provinsi yang tertinggal, karena beberapa komoditas yang berasal dari Sulawesi Tenggara telah dikenal di pasar nasional bahkan di pasar Internasional. Beberapa infrastruktur penting seperti bandara, pelabuan kontener, rumah sakit telah terbangun dengan kualifikasi tinggi. Tetapi dilain pihak harus juga diakui bahwa ada beberapa sektor yang masih perlu dikembangkan agar dapat mengejar ketertinggalan atau menyamai provinsi lainnya yang telah berkembang.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, telah memberikan manfaat dalam pengembangan daerah dan juga pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu periode pembangunan Sulawesi Tenggara 2013 – 2018, merupakan periode MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA  SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING  TAHUN 2013 – 2018 secara nyata melalui

  1. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia,
  2. Pembangunan Ekonomi,
  3. Revitalisasi Pemerintahan Daerah,
  4. Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah serta
  5. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Wilayah dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah sumberdaya alam.

Misi

Untuk merealisasikan visi pembangunan sebagaimana diuraikan, maka akan dikembangkan lima agenda utama yang juga merupakan misi pembangunan yaitu :

  1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia ; dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta iman dan taqwa.
  2. Pembangunan Ekonomi ; dimaksudkan untuk membangun perekonomian masyarakat secara nyata melalui usaha-usaha pragmatis dengan mendorong pembangunan sektor riil, dan meningkatkan nilai tambah berdasarkan potensi yang berada di sekitarnya.
  3. Revitalisasi Pemerintahan Daerah ; dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme
  4. Pembangunan Kebudayaan ; dimaksudkan untuk memperkokoh identitas dan jati diri,  mengembangkan rasa perasatuan dan kesatuan, sumber inspirasi pembangunan serta mendorong sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya potensi budaya setempat.
  5. Percepatan dan Pemerataan  Pembangunan Infrastruktur dasar, kewilayahan serta infrastruktur pada Kawasan Strategis; dimaksudkan untuk mengembangan infrastruktur wilayah secara terpadu, mengembangkan infrastruktur perekonomian yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan simpul-simpul perekonomian  serta pembangunan infrastruktur kawasan strategis untuk mendukung peningkatan nilai tambah sumberdaya alam.

Pendekatan Pembangunan

Secara umum dalam pembangunan lima tahun ke depan akan dilakukan tiga strategi dan pendekatan pembangunan yaitu :

PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA MANUSIA (PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT)

Pembangunan yang berfokus pada masyarakat desa berdasarkan potensi yang dimilikinya, melalui prinsip-prinsip pembangunan manusia yaitu :

Produktivitas : masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

Ekuitas : masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan tehadap peluang  ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

Kesinambungan : akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia dan lingkungan hidup harus dipenuhi.

Pemberdayaan : pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PERTUMBUHAN (GROWTH CENTER DEVELOPMENT)

Pembangunan diarahkan pada kawasan strategis, yang akan menjadi kawasan strategis tumbuh cepat. Dilakukan  berdasarkan potensi wilayah dengan target-target pertumbuhan ekonomi yang terukur, termasuk membangun simpul-simpul ekonomi/tataniaga untuk menghimpun komoditas/produk dalam skala ekonomi dengan memanfaatkan kebijakan desentralisasi fiskal.

PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

Pembangunan dengan memperhatikan ketersediaan  potensi sumberdaya alam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan, terutama untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan produksi dan pendapatan masyarakat.

PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PENGARUS-UTAMAAN GENDER (GENDER MAINSTREAMING)

Pembangunan dengan memperhatikan kemitra-sejajaran laki-laki dan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan dan peluang berprestasi serta berkarir.

Posted Januari 17, 2013 by bangwilsultra in Bappeda Sulawesi Tenggara, Uncategorized

Kerjasama Teluk Bone antara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan   Leave a comment

Kabupaten dan Kota yang masuk dalam Kawasan Teluk Bone di Prov.Sultra antara Lain:

  1. Kabupaten Kolaka
  2. Kabupaten Kolaka Utara
  3. Kabupaten Bombana
  4. Kota Bau-Bau
  5. Kabupaten Muna
  6. Kabupaten Buton

Kabupaten dan Kota yang masuk dalam Kawasan Teluk Bone di Prov. Sulsel antara Lain:

  1. Kabupaten Selayar
  2. Kabupaten Bulukumba
  3. Kabupaten Sinjai
  4. Kabupaten Bone
  5. Kabupaten Wajo
  6. Kabupaten Luwu
  7. Kabupaten Palopo
  8. Kabupaten Luwu utara
  9. Kabupaten Luwu Timur

ISU-ISU STRATEGIS:

  1. Penurunan Daya Dukung dan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  2. Belum Optimalnya Fungsi Pusat-pusat Kegiatan (Kota-kota) pada Kawasan Teluk Bone
  3. Belum Optimalnya Peran Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Pemulihan Kesempatan Kerja dan Perbaikan Iklim Usaha
  4. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  5. Belum Memadainya Daya Dukung Infrastruktur Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PERMASALAHAN di TELUK BONE
  • Perencanaan dan kebijakan makro yang belum terpadu/partial
  • Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal (masih tradisional)
  • Pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
  • Kualitas SDM dan iptek yang al.disebabkan ketiadaan sekolah khusus keterampilan (D3) Bidang Kelautan
  • Sarana prasarana pembangunan yang kurang
  • Lokasi pasar dan sentra pemasaran yang jauh

3 STRATEGI UTAMA TELUK BONE

1.PENGEMBANGAN SDM & IPTEK
2.PENGEMBANGAN KOMODITAS
3.PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS

5 POTENSI KERJASAMA TELUK BONE

1.Perikanan Tangkap
2.Perikanan Budidaya
3.Lingkungan
4.Pariwisata Bahari
5.Sosial Budaya

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   Leave a comment

OUTLINE:

1.PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI TENGAH PERKEMBANGAN GLOBAL
2.KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA SAAT INI
3.RANCANGAN TEMA DAN PRIORITAS RKP TAHUN 2013
4.PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI

PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Pertumbuhan ekonomi meningkat.  Secara keseluruhan, tahun 2011 ekonomi Indonesia tumbuh 6,5 persen dengan daya beli masyarakat yang terjaga, investasi yang meningkat, dan dukungan ekspor yang kuat.  Kondisi tersebut ditopang pula oleh industri pengolahan yang meningkat 6,2 persen, khususnya industri pengolahan nonmigas yang tumbuh 6,8 persen.

PENGGERAK PERTUMBUHAN INDUSTRI NONMIGAS

KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI Sulawesi Tenggara SAAT INI

POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI TENGGARA

Pertama, Kolaka dan Konawe Selatan  termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (pro-growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, kabupaten  Muna, Buton, dan Konawe/dan Kab. Kendari terletak di kwadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (low growth, pro-poor). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektvititas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangand dan jasa.

Ketiga, kabupatenKolaka Utara, Bombana dan Buton Utara  terletak di kwadaran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produkvititas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Kota Bau-bau, Wakatobi, Konawe Utara dan Kota Kendari terletak di kwadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (high-growth, less-pro poor). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penuruan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah memningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN DI SULAWESI TENGGARA

Pertama, Kabupaten Konawe Selatan termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Buton,Muna, Kaloka Utara, Kab. Kendari,/Konawe  yang terletak di kwadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (low growth, pro-job). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Bombana dan Buton Utara  terletak di kwadaran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-bau, Konawe Utara, Kolaka dan Kendari terletak di kwadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth, less-pro job). Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran.Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan.

POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KENAIKAN IPM DI SULAWESI TENGGARA

Pertama, Kabupaten   Wakatobi dan Kota Bau-bau daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, pro-human development). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang endidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Buton Utara, Buton, Kab, Kendari/Konawe dan Bombana  yang terletak di kwadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (low growth, pro-human development). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Muna dan Kolaka Utara terletak di kwadaran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-human development). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Kolaka, Kota Kendari, Konawe Selatan dan Konawe Utara terletak di kwadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (high-growth, less-pro human development). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sumber:

Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

Disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara
untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013

Kendari, 10 April 2012

Posted April 24, 2012 by bangwilsultra in Bappeda Sulawesi Tenggara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013   Leave a comment

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
Provinsi Sulawesi Tenggara lahir dari semangat juang yang tinggi segenap rakyat Sulawesi Tenggara untuk mandiri. Era otonomi daerah dijadikan momentum untuk bangkit dan menggiatkan derap langkah pembangunan daerah guna menggapai kemajuan dan masa depan yang penuh harapan. Dengan kekuatan tripilar yang meliputi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, bahu membahu dan bersinergi dalam segenap upaya pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan dan akan menjadi mesin utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan maka penguatan landasan perekonomian masyarakat serta peningkatan ketahanan ekonomi wilayah akan menjadi sebuah keniscayaan.

Seiring dengan derasnya gema reformasi dewasa ini maka perlu membangun komitmen dan kesadaran dari segenap penyelenggara pemerintahan daerah untuk lebih tanggap dan lebih profesional dalam merespon tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga dapat memberikan solusi yang inovatif, nilai tambah serta hasil-hasil yang lebih memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan daerah yang telah dicapai sebelumnya.

Langkah-langkah ini dijabarkan ke dalam visi, misi dan arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu maka Gubernur Sulawesi Tenggara masa bakti 2008-2013 menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode waktu Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 yang mengandung visi, misi, agenda, pendekatan, arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah untuk kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

I.2.  Maksud dan Tujuan
Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dan alat kontrol bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk :

  1. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD).
  2. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 3. Menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masingmasing Kabupaten/Kota.

I.3. Landasan Hukum

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 11);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004
    tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019.
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3).
  21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.

I.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 disusun sebagai dokumen rencana strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih. Dokumen ini akan menjadi payung hukum dalam keseluruhan proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah untuk lima tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 sebagai pedoman dan memperhatikan arahan-arahan RPJM Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019.

Secara diagramatis, hubungan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya disajikan melalui gambar berikut :

Gambar 1 : Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008- 2013 dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Secara hirarkis, program-program yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara akan tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta pada Rencana Kerja SKPD. Dengan pola ini, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara akan berfungsi sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

I.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III. VISI DAN MISI

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. ARAH KEBIJAKAN UMUM

BAB VI. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB VII. AGENDA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

  • VII.1. FUNGSI PENDIDIKAN
  • VII.2. FUNGSI KESEHATAN
  • VII.3. FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL

BAB VIII. AGENDA REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

  • VIII.1. FUNGSI PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN
  • VIII.2. FUNGSI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

BAB IX. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI

  • IX.1. FUNGSI EKONOMI

BAB X. AGENDA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

  • X.1. FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA

BAB XI. AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

  • XI.1. FUNGSI EKONOMI
  • XI.2. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
  • XI.3. FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

BAB XII. P E N U T U P

  • XII.1. PROGRAM TRANSISI
  • XII.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Posted April 23, 2012 by bangwilsultra in Bappeda Sulawesi Tenggara

Reformasi Birokrasi   Leave a comment

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN  :
PRINSIP-PRINSIP  MANAJEMEN MODEREN
PRINSIP – PRINSIP  GOOD GOVERNANCE
PRINSIP-PRINSIP  CORPORATE GOVERNANCE
KREASI, INOVASI DAN KEBERANIAN

 

BANTUAN  KEUANGAN  KEPADA  KECAMATAN, KELURAHAN  DAN DESA

Posted April 23, 2012 by bangwilsultra in Bappeda Sulawesi Tenggara

Tagged with

Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas 2008-2013   1 comment

 

Posted April 23, 2012 by bangwilsultra in Bappeda Sulawesi Tenggara

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.